SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan seluruh pasangan nikah siri di wilayahnya dapat menjalani isbat nikah resmi pada tahun 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penertiban administrasi kependudukan (adminduk) dan mewujudkan Surabaya bebas nikah siri pada 2026.

Program ini dijalankan melalui Lontong Kupang (Layanan Online dan Terpadu Melalui One Gate System) yang melibatkan Pengadilan Agama (PA) dan Kementerian Agama (Kemenag). Layanan terpadu tersebut mencakup sidang isbat, penerbitan buku nikah, serta pembaruan dokumen penting seperti Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran anak.

Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto, menyebut isbat nikah penting untuk melindungi hak-hak anak hasil pernikahan siri. Tanpa pencatatan resmi, nama ayah tidak akan tercantum dalam akta kelahiran, sehingga memengaruhi hak waris dan status hukum anak.

Pemkot tengah mendata pasangan nikah siri melalui camat dan lurah. Sidang isbat massal dijadwalkan Agustus 2025 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan. Program ini diprioritaskan untuk pasangan dengan KTP Surabaya, atau salah satu pasangan ber-KTP Surabaya, dengan catatan pernikahan sirinya terjadi di Surabaya.

Pasangan yang menikah siri di luar Surabaya tetap dapat melakukan isbat secara mandiri melalui pengadilan, tetapi tidak melalui program Lontong Kupang. Menurut Eddy, legalisasi nikah juga penting bagi pasangan tanpa anak untuk menghindari sengketa waris di kemudian hari.

“Ini adalah bentuk kepastian hukum dan perlindungan, terutama bagi perempuan dan anak, agar mereka tidak dirugikan dalam hal administratif maupun hukum,” pungkas Eddy.