JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pendakwah Ustaz Khalid Basalamah terkait dugaan korupsi penentuan kuota haji 2024 di Kementerian Agama (Kemenag). Hal ini dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (23/6) di Gedung Merah Putih, Jakarta.

“Benar, yang bersangkutan dimintai keterangannya terkait perkara haji,” ujar Budi. Ia menyebut Khalid bersikap kooperatif selama pemeriksaan dan berharap pihak lain juga melakukan hal serupa demi efektivitas penyelidikan.

KPK saat ini masih dalam tahap penyelidikan kasus dugaan korupsi pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membenarkan bahwa proses penyelidikan tengah berjalan, meski belum diungkap detail kasusnya ke publik.

Sebelumnya, Panitia Khusus Haji DPR telah mengendus potensi korupsi dalam pengalihan 10.000 kuota haji, yang semestinya hanya 8 persen atau 1.600 kuota. Diduga kuat ada aliran uang demi mendapatkan kuota keberangkatan langsung.

Anggota Pansus, Luluk Nur Hamidah, menyebut ada 3.503 jemaah haji khusus yang bisa langsung berangkat tahun 2024 tanpa antre, di saat 167.000 orang masih menunggu jadwal keberangkatan. Dugaan ini mengarah pada potensi penyelewengan di masa kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut).

Anggota lain, Marwan Jafar, bahkan menyebut kemungkinan keterlibatan pihak-pihak di level pimpinan Kemenag. “Kalau di atasnya direktur, berarti dirjen, lalu menteri,” ujarnya dalam sidak ke kantor Siskohat Kemenag, 4 September 2024. KPK terus memanggil pihak-pihak terkait untuk mengusut tuntas perkara ini.