SERANG – Sebuah memo dari Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo, menjadi perbincangan setelah viral di media sosial. Memo tersebut berisi permohonan bantuan untuk menerima seorang calon siswa di salah satu SMA Negeri di Kota Cilegon melalui jalur Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.  

Memo yang ditulis tangan itu bertuliskan "Perihal: Mohon dibantu dan ditindaklanjuti," dilengkapi tanda tangan Budi dan cap resmi DPRD Banten. Namun, meski sudah ada memo tersebut, siswa yang dimaksud ternyata tidak lolos seleksi SPMB melalui jalur domisili.  

Budi, yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menjelaskan bahwa memo itu dibuat karena rasa iba setelah diminta bantuan oleh stafnya. "Siswa itu tergeser oleh peserta lain dalam mekanisme seleksi jalur domisili. SPMB ini mengutamakan nilai rapor siswa," ujarnya dalam rilis resmi, Sabtu (28/6).  

Ketua DPW PKS Banten, Gembong Rudiansyah Sumedi, membenarkan bahwa memo tersebut dibuat untuk membantu tetangga staf Budi yang berasal dari keluarga kurang mampu. "Pak Budi merasa iba dan menandatanganinya, tetapi tidak ada intervensi ke sekolah," jelas Gembong.  

Kasus ini memicu kontroversi karena dianggap melanggar prinsip transparansi dalam seleksi penerimaan siswa baru. PKS pun mengambil langkah dengan menyerahkan kasus ini ke Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut.  

Budi mengaku menandatangani memo tersebut, tetapi menyangkal bahwa stempel DPRD Banten dibubuhkan atas sepengetahuannya. "Stempel itu dibubuhkan staf tanpa persetujuan saya," katanya.  

Meski siswa yang dimaksud tidak lolos seleksi, kasus ini menjadi sorotan publik terkait praktik titipan dalam sistem pendidikan. Budi telah meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi.  

Sementara itu, banyak pihak menilai kasus ini sebagai pelajaran penting untuk menjaga integritas proses seleksi pendidikan yang adil dan transparan. Pemerintah Provinsi Banten juga diharapkan dapat mengevaluasi sistem SPMB untuk mencegah praktik serupa di masa depan.