BANDUNG - Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengambil langkah tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal di wilayahnya. Pada Senin (30/6), Jeje menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menertibkan 13 titik tambang yang beroperasi tanpa izin resmi.  

"Kami sudah memiliki data lengkap dan tidak ada toleransi untuk aktivitas yang melanggar hukum serta merusak lingkungan," tegas Jeje. Ia menekankan pentingnya pertambangan yang legal, sehat, dan bertanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat serta kelestarian alam.  

Langkah ini merupakan implementasi dari arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang telah mendorong pemberantasan tambang liar di seluruh wilayah provinsi. Selain penindakan, Pemkab Bandung Barat juga akan melakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku tambang legal untuk mencegah praktik ilegal.  

Wakil Bupati Bandung Barat menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan provinsi dan pusat. Data Dinas ESDM Jabar mencatat terdapat 176 titik tambang ilegal tersebar di 17 kabupaten/kota, dengan 13 titik diantaranya berada di Bandung Barat.  

Dalam Sidang Paripurna Hari Jadi ke-18 Bandung Barat, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya tindakan tegas untuk melindungi tata ruang adat Sunda. "Tambang ilegal harus dibubarkan jika ingin Bandung Barat benar-benar berubah," pesan Dedi.  

Operasi penertiban ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Bandung Barat menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menegakkan aturan hukum di sektor pertambangan.