JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan di Komisi X DPR mendesak pemerintah menghentikan proyek penulisan ulang sejarah nasional yang sedang digarap Kementerian Kebudayaan. Permintaan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDI-P MY Esti Wijayati, yang menilai proyek tersebut telah menimbulkan polemik dan penolakan dari berbagai kalangan, termasuk sejarawan dan masyarakat sipil.  

"Kami meminta dengan tegas agar proyek ini dihentikan karena telah melukai banyak pihak dan berpotensi tidak sesuai dengan fakta sejarah," kata Esti di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6).  

Esti juga menyoroti pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang meragukan terjadinya pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998. Pernyataan tersebut dinilai semakin memperuncing situasi dan memperkuat alasan untuk menghentikan proyek penulisan sejarah.  

"Banyak sejarawan yang mengundurkan diri dari tim penulisan, ini menunjukkan ada masalah serius dalam proses ini," tambah Esti.  

Komisi X DPR berencana memanggil Fadli Zon dalam waktu dekat untuk mempertanggungjawabkan proyek tersebut serta pernyataannya yang menuai kritik. Rapat kerja tersebut akan membahas penulisan ulang sejarah sebagai salah satu topik utama.  

Sebelumnya, Fadli Zon menyebut tidak ada bukti kuat mengenai pemerkosaan massal tahun 1998, yang langsung memicu kecaman dari berbagai pihak, termasuk aktivis dan korban. Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas mendesak Fadli Zon mencabut pernyataannya dan meminta maaf secara terbuka kepada korban dan keluarga.  

Proyek penulisan ulang sejarah nasional oleh Kemenbud kini menjadi sorotan tajam, dengan desakan agar dihentikan sementara hingga ada kajian lebih mendalam dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.