JAKARTA – Pemerintah mendorong penguatan ekonomi desa lewat pengembangan SDM koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk melatih dan mensertifikasi pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih). Targetnya, program ini bisa menciptakan hingga dua juta lapangan kerja baru.
MoU ditandatangani langsung oleh Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di kantor Kemenaker, Selasa (1/7/2025). Kerja sama ini disebut sebagai langkah konkret untuk menjawab tantangan utama dalam pengembangan Kopdes, yakni kualitas sumber daya manusia. Dengan 80 ribu koperasi ditargetkan beroperasi, kebutuhan akan SDM profesional menjadi kunci keberhasilan.
Menteri Budi Arie menyebut, jika satu koperasi menyerap 25 tenaga kerja, maka akan tercipta dua juta lapangan kerja baru di desa. Ini tak hanya mendongkrak ekonomi lokal, tapi juga menekan laju urbanisasi. "Kita ingin SDM pengelola koperasi benar-benar kompeten. Harus ada pelatihan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan," ujarnya.
Pelatihan akan dilaksanakan melalui balai pelatihan kerja milik Kemenaker dan pemerintah daerah. Kegiatan ini mengacu pada standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan menyasar 92 koperasi sebagai pilot project yang akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 19 Juli 2025 di Klaten. Menaker Yassierli menegaskan bahwa seluruh infrastruktur pelatihan akan dioptimalkan.
Menurut Menkop, pengembangan Kopdes tidak hanya mendukung penciptaan lapangan kerja, tapi juga menjadi strategi pemerintah dalam mencapai swasembada pangan, energi, dan hilirisasi industri. Ia bahkan menyebut bahwa koperasi-koperasi ini ke depan akan mengelola pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan industri pengolahan hasil bumi di desa.
Menaker Yassierli menambahkan, pihaknya berkomitmen memastikan kompetensi para pengelola koperasi. Ia menekankan bahwa koperasi bisa menjadi solusi nyata dalam pemberdayaan ekonomi akar rumput. “Kita tidak hanya bicara pelatihan, tapi memastikan skema sertifikasi dan sistem pendukungnya berjalan optimal. Ini untuk mewujudkan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat,”tandasnya.
