JAKARTA - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Golkar Juliyatmono mengusulkan perubahan sistem sekolah kedinasan dimana lulusannya tidak lagi dijamin langsung menjadi CPNS. Dalam rapat kerja dengan Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Rabu (2/7), ia mengusulkan sekolah kedinasan harus menerapkan sistem pembiayaan mandiri dan seleksi CPNS terbuka seperti perguruan tinggi umum.  

"Mahasiswa sekolah kedinasan seharusnya membayar sendiri pendidikannya, kemudian ikut seleksi CPNS secara terbuka seperti masyarakat lain," tegas Juliyatmono. Usulan ini didasari keprihatinan atas eksklusivitas sekolah kedinasan yang menghabiskan 20% mandatory spending APBN, sementara lulusannya dianggap membentuk kasta tersendiri.  

Sekolah kedinasan saat ini berada di bawah 8 kementerian/lembaga seperti Kemenkeu, Kemendagri, dan BIN, dengan sistem ikatan dinas yang menjamin lulusan langsung menjadi CPNS. Juliyatmono menilai sistem ini menciptakan kesenjangan dan harus diubah melalui revisi UU Sisdiknas.  

"Lulusan merasa paling unggul dan sulit menerima orang luar. Sistem ini harus lebih terbuka dan kompetitif," tambahnya. Usulan ini akan dibahas lebih lanjut sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan sistem seleksi CPNS di Indonesia.