
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Juliyatmono, mengusulkan agar sekolah kedinasan tidak lagi disediakan secara gratis dan tidak otomatis meluluskan siswanya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ia menyampaikan gagasan ini dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, Rabu (2/7/2025).
Menurut Juliyatmono, sekolah kedinasan semestinya dibuat terbuka bagi semua masyarakat yang sanggup membiayai sendiri dan tetap harus mengikuti seleksi CPNS seperti lulusan perguruan tinggi lainnya. “Sekolahnya tetap ada, tetapi masyarakat membiayai sendiri dan harus ikut seleksi CPNS,” ujarnya.
Ia menilai, selama ini sekolah kedinasan menciptakan eksklusivitas dan membentuk semangat korsa yang membuat alumninya merasa unggul dan sulit menerima keberagaman. "Mereka merasa paling jago, paling unggul," ucap Juliyatmono.
Biaya pendidikan yang ditanggung penuh negara melalui mandatory spending APBN 20 persen juga menjadi sorotan. Juliyatmono mempertanyakan efisiensi anggaran dan mengusulkan agar seleksi masuk serta proses kelulusan sekolah kedinasan lebih kompetitif dan terbuka.
Usulan ini masih bersifat gagasan awal dan akan dikaji lebih lanjut dalam proses revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). “Ini perlu kajian mendalam agar bisa diterima semua pihak di saat yang tepat,” pungkasnya.