JAKARTA – Komisi VIII DPR RI menyetujui hasil rekonstruksi dan relaksasi efisiensi anggaran Kementerian Agama (Kemenag) untuk tahun anggaran 2025, termasuk tambahan belanja pegawai sebesar Rp11,1 triliun. Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Menteri Agama di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (7/7/2025).

“Komisi VIII DPR RI menyetujui hasil rekonstruksi efisiensi anggaran Kemenag 2025 pasca relaksasi sebesar Rp2,38 triliun, yang digunakan untuk BOS Madrasah dan Ditjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,” kata Wakil Ketua Komisi VIII Ansory Siregar.

Dengan persetujuan ini, pagu anggaran Kemenag 2025 naik dari Rp66,23 triliun menjadi Rp69,32 triliun. Komisi VIII juga menyetujui usulan relaksasi efisiensi tahap II dan III sebesar Rp8,74 triliun, serta tambahan anggaran belanja pegawai untuk gaji ASN dan tunjangan profesi guru sebesar Rp11,1 triliun.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran ini merupakan respons terhadap kebijakan nasional efisiensi yang berlaku di seluruh kementerian/lembaga. Namun, menurutnya, Kemenag tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik.

“Program seperti gaji ASN, KIP dan PIP, hingga penyelenggaraan ibadah haji tetap kami pertahankan,” kata Nasaruddin. Ia menegaskan bahwa relaksasi efisiensi bukan tambahan anggaran semata, melainkan koreksi fiskal agar tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kemenag juga akan tetap melanjutkan bantuan pendidikan, kitab suci, rumah ibadah, dan organisasi keagamaan, meskipun ada penyesuaian volume program.

Menag juga menyampaikan terima kasih atas dukungan DPR, termasuk dalam persetujuan dana pinjaman luar negeri dan hibah dalam negeri untuk mendukung proyek pendidikan tinggi dan pelayanan keagamaan di daerah.