JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi mengakui program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih belum mencapai 100 persen di beberapa daerah, termasuk Papua, Sulawesi Tenggara, dan Banten. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Rabu (9/7). Kendala utama berasal dari penolakan masyarakat Baduy di Banten yang khawatir kehadiran koperasi bertentangan dengan aturan adat setempat.  

Budi menjelaskan tantangan pembentukan Kopdes Merah Putih di Baduy dan beberapa wilayah Papua lebih disebabkan faktor sosial budaya dan kondisi geografis yang sulit. Meski demikian, Kementerian Koperasi terus mendorong realisasi program ini melalui pendekatan khusus. Hingga Rabu (9/7), sebanyak 80.560 desa dan kelurahan telah membentuk Kopdes Merah Putih, dengan 77.120 unit di antaranya telah memiliki Surat Keputusan Badan Hukum.  

Program Kopdes Merah Putih merupakan gerakan ekonomi nasional yang bertujuan membangkitkan perekonomian dari tingkat desa dengan berbasis pada kearifan lokal, gotong royong, dan solidaritas sosial. Meski menghadapi tantangan di beberapa daerah, pemerintah tetap berkomitmen untuk memperluas jangkauan program ini ke seluruh desa di Indonesia.