JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan pemanfaatan dana desa sebagai penjamin kredit untuk mendukung pengembangan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Kebijakan ini bertujuan menjembatani kebutuhan pembiayaan usaha desa dengan prinsip kehati-hatian perbankan.  

Dalam rapat bersama DPD RI, Sri Mulyani menjelaskan konsep ini memungkinkan dana desa yang mencapai Rp70 triliun per tahun berfungsi sebagai katalis pembiayaan. "Dana desa bisa menjadi semacam penjamin, sehingga tata kelola koperasi di desa bisa berjalan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian bank," ujarnya.  

Kopdes Merah Putih dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi desa yang mencakup berbagai layanan mulai dari pemasaran produk pertanian, simpan pinjam, hingga distribusi kebutuhan pokok. Namun Menkeu mengakui kapasitas pengelolaan tiap desa masih bervariasi, sehingga diperlukan sistem pendampingan dan pengawasan ketat.  

Untuk memastikan transparansi, pemerintah akan menerapkan standar pelaporan keuangan yang akuntabel. Perbankan diminta melakukan assessment menyeluruh terhadap kapasitas koperasi sebelum menyalurkan pembiayaan.  

Rencana ini akan diimplementasikan bersamaan dengan peluncuran resmi Kopdes Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Klaten pada 21 Juli 2025. Saat ini, lebih dari 81.000 Kopdes telah berbadan hukum dan 78.000 di antaranya telah memperoleh SABH dari Kementerian Hukum.  

Menteri Koperasi Budi Arie menjelaskan peresmian di Klaten akan menjadi model bagi pengembangan Kopdes Merah Putih secara nasional. Acara ini rencananya akan dihadiri secara virtual oleh seluruh gubernur, bupati/walikota, dan kepala desa se-Indonesia.