Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akan segera mengumumkan 212 merek beras yang terbukti tidak memenuhi standar mutu setelah dilakukan pemeriksaan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri. Investigasi tersebut menemukan berbagai pelanggaran mulai dari takaran yang tidak sesuai, komposisi beras yang tidak sesuai klaim, hingga label yang menyesatkan.  

"Kami akan mengumumkan merek-merek beras yang tidak sesuai standar secara bertahap," ujar Amran dalam video yang diterima media pada Minggu (13/7). Beberapa pelanggaran yang ditemukan antara lain kemasan beras 5 kilogram yang ternyata hanya berisi 4,5 kilogram, serta klaim beras premium padahal kualitasnya biasa.  

Data temuan ini telah diserahkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk ditindaklanjuti secara hukum. Amran berharap proses hukum dapat berjalan cepat mengingat praktik ini telah merugikan konsumen secara masif.  

Menurut perhitungan Kementan, kerugian konsumen akibat beras oplosan mencapai Rp99 triliun per tahun. "Jika terjadi selama 5-10 tahun, kerugiannya bisa mencapai Rp500 triliun hingga Rp1.000 triliun," tegas Amran.  

Pemerintah akan terus memperketat pengawasan mutu beras di pasaran untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas harga pangan nasional. Masyarakat diimbau untuk lebih cermat dalam memilih produk beras dan melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan.