JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan dana Rp660 miliar untuk program penanganan kawasan kumuh pada tahun 2026. Anggaran ini akan digunakan untuk merevitalisasi 225 hektar kawasan kumuh di 15 lokasi strategis, dengan fokus utama pada wilayah pesisir yang dihuni sekitar 2 juta nelayan di Riau, Sumatera Utara, dan Sulawesi.  

Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menjelaskan bahwa dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti drainase, jalan lingkungan, sistem persampahan, dan sanitasi komunal. "Program ini juga mencakup penyediaan IPAL komunal, TPS dengan konsep 3R, serta pelatihan dan pendampingan masyarakat melalui BKM," ujar Fitrah di Jakarta, Jumat (11/7).  

Data BPS tahun 2023 menunjukkan 7,94% rumah tangga Indonesia masih menempati rumah kumuh, sementara 34,75% berada di rumah tak layak huni. Sebelumnya, Kementerian PUPR telah menangani 6.872,45 hektar dari target 10.000 hektar kawasan kumuh sesuai RPJMN 2020-2024.  

Program ini merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan perumahan layak huni. Anggaran revitalisasi kumuh termasuk dalam proposal anggaran Kementerian PKP tahun 2026 sebesar Rp49,854 triliun, yang mengalami peningkatan 24,27% dari tahun sebelumnya.  

Selain revitalisasi fisik, program ini juga bertujuan memberdayakan masyarakat melalui pendampingan berkelanjutan, menjadikannya solusi komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup warga sekaligus mengurangi backlog perumahan di Indonesia.