JAKARTA - Pemerintah sedang mempersiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor perumahan dengan target peraturan teknisnya terbit akhir Juli 2025. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menyusun kebijakan baru ini mengingat belum ada preseden sebelumnya.
"Kami berusaha menyelesaikan peraturannya akhir Juli ini. Ini program baru yang belum pernah ada, jadi harus hati-hati namun tetap cepat," ujar Maruarar usai rapat di Jakarta, Senin (14/7). Penyusunan skema melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pengembang, supplier material bangunan, dan perbankan.
Program ini mendapatkan dukungan pendanaan awal Rp130 triliun dari Badan Pengelola Investasi Danantara Nusantara (BPI Danantara). CEO Danantara Rosan Roeslani menjelaskan dana tersebut berasal dari 4 bank Himbara dan Bank Syariah Indonesia. "Perbankan menyambut baik karena memiliki jaminan berupa properti yang dibiayai," ujar Rosan.
BP Tapera bersama Kementerian PUPR, Danantara, dan Himbara akan membentuk working group untuk merancang skema pembiayaan yang mencakup KPR, Kredit Renovasi Rumah, maupun Kredit Bangun Rumah. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menambahkan, skema ini akan diusulkan ke Komite Kebijakan KUR untuk uji kelayakan sebelum implementasi.
Program KUR Perumahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mencapai target pembangunan 3 juta unit rumah. Maruarar menekankan pentingnya kolaborasi multisektor agar program tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
