JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae pada Senin (28/7/2025) di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta. Pertemuan ini fokus membahas penyelarasan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) guna mempercepat realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Maruarar didampingi para ketua umum asosiasi pengembang perumahan. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara regulator, industri perbankan, dan pelaku usaha perumahan agar pembiayaan rumah subsidi berjalan optimal dan tidak terganjal persoalan administratif.

“Saya mengapresiasi komitmen OJK dan dunia perbankan dalam mendukung program rumah subsidi. Kami ingin pastikan proses KPR tidak terhambat hanya karena SLIK,” ujar Menteri Maruarar.

Menanggapi hal itu, Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa OJK telah mengeluarkan surat edaran ke seluruh bank agar data SLIK tidak dijadikan alasan utama menolak pengajuan KPR subsidi. Untuk memperkuat pengawasan di lapangan, OJK juga membentuk Satgas Khusus Penanganan KPR Subsidi.

“Satgas ini bisa menerima pengaduan masyarakat. Kalau ada yang merasa ditolak KPR subsidi tanpa alasan jelas, bisa melapor ke OJK melalui nomor 157,” terang Dian.

OJK juga tengah mengkaji regulasi agar proses KPR subsidi bisa lebih cepat dan efisien. Seluruh laporan penolakan akan dikumpulkan dan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor.

Menteri Maruarar menyambut baik langkah pembentukan Satgas dan menyampaikan pentingnya transparansi dan gotong royong dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Ia menegaskan, rakyat yang memenuhi syarat tidak boleh terhambat hanya karena teknis sistem.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengapresiasi keterbukaan OJK. “Diskusi tadi terbuka dan penuh itikad baik. Kami harap solusi konkret segera diterapkan untuk meringankan beban masyarakat,” ujarnya.