JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp271,3 miliar dari layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) pada triwulan II 2025. Angka ini menunjukkan kenaikan 1,04% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp268,5 miliar.  

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan, capaian ini berasal dari penyelesaian 3.163.862 permohonan dari total 3.176.756 permohonan yang masuk, dengan tingkat penyelesaian mencapai 99,59%. Permohonan tersebut mencakup berbagai layanan hukum mulai dari perdata, pidana, badan usaha, hingga hukum internasional.  

Di sektor badan usaha, Kemenkum fokus mendukung program Koperasi Desa Merah Putih dengan telah memfasilitasi pendaftaran 80.081 koperasi sebagai badan hukum. Program ini merupakan kolaborasi dengan Kemenko Pangan, Kemendagri, Kementerian Koperasi, TNI/Polri, dan pemerintah daerah.  

Kemenkum juga melakukan proses naturalisasi terhadap empat atlet sepak bola putri asal Belanda: Felicia de Zeeuw, Iris de Rouw, Isa Warps, dan Emily Nahon. Di bidang kekayaan intelektual, tercatat 82.661 permohonan dengan PNBP sebesar Rp240,8 miliar, didominasi oleh hak cipta (41.855 permohonan) dan merek (33.613 permohonan).  

Pada bidang peraturan perundang-undangan, Kemenkum sedang menyiapkan empat RUU prioritas yaitu KUHAP, Narkotika dan Psikotropika, Kepailitan, serta Jaminan Benda Bergerak. Selain itu, telah dibentuk 10.470 Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang melebihi target tahunan 7.000 pos.  

"Transformasi digital menjadi kunci peningkatan kinerja kami, baik dalam percepatan layanan kekayaan intelektual maupun dukungan terhadap program prioritas pemerintah," tegas Supratman dalam paparannya di Depok, Selasa (29/7/2025).