Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mempercepat penyelesaian pembangunan 37 Sekolah Rakyat Tahap Ib yang ditargetkan fungsional pada 31 Juli 2025. Proyek ini menyusul selesainya 63 Sekolah Rakyat Tahap I yang telah digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar tahun ajaran baru sejak 14 Juli 2025.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan berkualitas, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. “Setiap anak dari keluarga miskin harus memiliki akses ke pendidikan berkualitas dan lingkungan yang sehat,” ujar Presiden.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat menjadi implementasi dari visi Asta Cita Presiden dalam meningkatkan sumber daya manusia. Ia menyebut Kementerian PU mendukung penuh infrastruktur pendidikan ini agar kelompok rentan bisa mengakses pendidikan layak. Proyek tahap Ib dikerjakan dengan nilai kontrak sebesar Rp206,17 miliar.

Renovasi Tahap Ib menyasar bangunan eksisting milik Kementerian Sosial, aset pemerintah daerah, dan perguruan tinggi yang dialihfungsikan menjadi fasilitas sekolah. Fasilitas yang disiapkan meliputi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, mushola, lapangan, UKS, rumah dinas guru, serta sistem sanitasi dan kelistrikan off-grid.

Adapun sebaran 37 lokasi Sekolah Rakyat Tahap Ib mencakup 21 provinsi, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, hingga Papua. Program ini difokuskan pada kawasan prasejahtera dan daerah terpencil dengan kolaborasi lintas kementerian dan pemda.

Selain Tahap I dan Ib, pemerintah juga menyiapkan Tahap Ic di 49 titik dengan proyeksi anggaran Rp235 miliar. Untuk tahun ajaran 2026/2027, pemerintah merancang Sekolah Rakyat Tahap II di atas lahan 5-10 hektare yang dapat menampung hingga 1.000 siswa per sekolah. Sekolah Rakyat akan berbentuk sekolah berasrama (boarding school) untuk anak-anak keluarga kurang mampu.