Jakarta – Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai rencana peralihan layanan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BPH) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menag mengajak masyarakat ikut mendoakan agar proses ini berjalan lancar dan sukses.

“Kita terus berdoa semoga semuanya sukses. Pelayanan haji bisa dikonsentrasikan dan dilaksanakan oleh lembaga khusus, yaitu Badan Penyelenggara Haji, sementara Kemenag bisa lebih fokus pada pelayanan keagamaan dan pendidikan,” ujar Menag di Jakarta, Minggu (24/8/2025).

Menurut Nasaruddin, pemisahan peran ini sejalan dengan semangat efisiensi birokrasi sekaligus peningkatan mutu pelayanan jemaah. Ia meyakini penyelenggaraan haji akan lebih profesional di bawah lembaga khusus, sementara Kemenag dapat memperkuat fungsi pendidikan agama dan pembinaan umat di masyarakat.

Menag menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya besar mewujudkan pelayanan yang lebih terintegrasi. “Harapannya, jemaah haji Indonesia mendapatkan layanan yang semakin baik dari tahun ke tahun,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya memberikan perhatian serius terhadap peningkatan layanan haji. “Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan fokus perhatian terhadap hal ini,” ujarnya.

Saat ini, pemerintah bersama DPR tengah membahas perubahan Undang-undang Haji dan Umrah. Salah satu pokok pembahasan adalah rencana peralihan kewenangan penyelenggaraan haji dari Kemenag ke BPH. Jika disepakati, BPH akan memiliki mandat penuh dalam pengelolaan ibadah haji mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sementara Kemenag akan lebih terkonsentrasi pada penguatan layanan pendidikan dan keagamaan.