JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah melantik Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa untuk memimpin proyek tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall). Proyek yang telah direncanakan sejak 30 tahun lalu ini diperkirakan membutuhkan biaya sekitar 80 miliar dolar AS atau setara Rp 1,28 kuadriliun. Tanggul sepanjang lebih dari 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, ini diproyeksikan memakan waktu pengerjaan 15 hingga 20 tahun.

Namun, proyek megaproyek ini menuai kritik dari pengamat lingkungan. Peneliti Kelautan dari Auriga Nusantara, Parid Ridwanuddin, menilai pembangunan tanggul laut justru akan semakin merusak Pulau Jawa. Ia menyoroti bahwa proyek ini membutuhkan miliaran kubik pasir yang pengambilannya akan mengekstraksi dan merusak darat dan laut.

Parid menegaskan bahwa masyarakat pesisir utara Jawa sebenarnya tidak membutuhkan tanggul laut dan dana sebesar Rp 1.280 triliun lebih baik dialokasikan untuk kepentingan publik yang mendesak, seperti meningkatkan kesejahteraan guru, membangun sekolah di daerah terpencil, serta memperbaiki akses kesehatan.

Parid juga menekankan perlunya evaluasi tata ruang di Pulau Jawa sebelum membangun tanggul. Menurutnya, kawasan pesisir utara Jawa selama ini didominasi kepentingan industri, menyisakan ruang yang sangat kecil untuk masyarakat dan ekologi, dengan hutan alam di Jawa yang tersisa kurang dari 9 persen. Ia mengkritik pembentukan badan otorita baru, mengacu pada pembelajaran dari Otorita IKN yang progresnya terbengkalai, dan menyerukan agar politik anggaran difokuskan pada pemulihan lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.