Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menetapkan 32 sekolah untuk melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada Senin, 1 September 2025. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap rencana unjuk rasa di Kota Bandung agar kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan tanpa hambatan.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan keputusan ini usai rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balai Kota. “Untuk 32 sekolah ditetapkan wajib PJJ, selebihnya diberi kebebasan menentukan apakah akan melaksanakan PJJ atau tetap tatap muka,” jelas Farhan, Minggu (31/8).

Dalam edaran resmi, Pemkot Bandung meminta sekolah memastikan siswa yang menjalani PJJ tidak keluar rumah. Sementara bagi sekolah yang tetap menyelenggarakan tatap muka, siswa diwajibkan langsung pulang setelah jam pelajaran berakhir. Untuk mengantisipasi potensi kerawanan, pengamanan di sekitar sekolah juga diperketat melalui patroli rutin Polsek dan Koramil di wilayah masing-masing.

Selain sektor pendidikan, Pemkot Bandung juga menegaskan aturan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Farhan menegaskan tidak ada kebijakan Work From Home (WFH). “ASN tetap masuk kerja. Tidak ada WFH. Layanan publik harus berjalan normal agar masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.

Farhan turut menyoroti maraknya keterlibatan pelajar dalam aksi unjuk rasa sebelumnya. Ia menekankan peran orang tua untuk lebih mengawasi anak-anak. “Kami mengimbau orang tua agar memastikan anak-anak tidak tiba-tiba menghilang setelah jam sekolah, terutama setelah pukul 16.00 WIB,” tambahnya.

Melalui kebijakan ini, Pemkot Bandung berharap kegiatan pendidikan tetap berlangsung lancar, layanan publik tidak terganggu, dan pelajar terhindar dari potensi keterlibatan dalam dinamika aksi unjuk rasa di lapangan.