JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan sikap pemerintah dalam menyikapi demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah. Dalam keterangan pers usai pertemuan dengan pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025), Presiden menekankan pentingnya menghormati kebebasan berpendapat rakyat, sekaligus memastikan penegakan hukum terhadap aksi anarki.

Prabowo menyatakan negara terbuka terhadap aspirasi murni masyarakat yang disampaikan secara damai. Ia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah bagian dari demokrasi yang dijamin konstitusi maupun instrumen internasional. "Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, negara menghormati kebebasan penyampaian pendapat yang murni dari masyarakat," ujarnya.

Namun, Kepala Negara juga menyoroti adanya dugaan pelanggaran oleh aparat dalam mengawal demonstrasi. Prabowo memastikan bahwa Kepolisian RI telah melakukan pemeriksaan terbuka terhadap petugas yang melakukan kesalahan. "Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, transparan, dan dapat diikuti publik," tegasnya.

Presiden mengingatkan bahwa negara tidak boleh tinggal diam jika demonstrasi bergeser menjadi aksi anarki. Menurutnya, aparat wajib melindungi rakyat, menjaga fasilitas umum dari perusakan, dan menindak tegas pelanggaran yang mengancam ketertiban. "Aparat harus menegakkan hukum apabila ada ancaman terhadap kehidupan masyarakat luas," kata Prabowo.

Lebih jauh, ia mengungkapkan adanya indikasi tindakan melawan hukum yang berkembang di tengah demonstrasi, termasuk upaya makar dan terorisme. Presiden menegaskan, pemerintah tetap menghormati perbedaan pendapat, namun tidak akan mentolerir gerakan yang berpotensi mengganggu stabilitas negara.

Mengakhiri pernyataannya, Prabowo memberi instruksi langsung kepada TNI dan Polri untuk bertindak tegas sesuai aturan hukum terhadap segala bentuk perusakan, penjarahan, maupun ancaman keamanan. “Saya perintahkan kepolisian dan TNI untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya sesuai hukum yang berlaku,” tuturnya.