JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bersama jajaran Wakil Menteri Keuangan memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (10/9). Dalam kesempatan itu, Menkeu menegaskan arah kebijakan fiskal tahun depan akan dijalankan melalui lima program strategis yang menjadi tulang punggung pengelolaan keuangan negara.
Kelima program tersebut meliputi: Program Perumusan Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi; Program Pengelolaan Penerimaan Negara; Program Pengelolaan Belanja Negara; Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko; serta Program Dukungan Manajemen. Seluruhnya dilaksanakan secara kolaboratif oleh unit eselon I Kemenkeu guna memastikan tercapainya kinerja fiskal yang adaptif dan berkelanjutan.
Program pertama diarahkan pada kebijakan fiskal yang proaktif sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam tata kelola ekonomi global. Program kedua menitikberatkan pada optimalisasi penerimaan negara, baik dari perpajakan, kepabeanan, cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dengan dukungan transformasi digital.
Sementara itu, program ketiga berfokus pada peningkatan kualitas belanja yang adil, efektif, dan produktif. Sinergi antara belanja pusat dan daerah ditekankan dalam mendukung program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis. Program keempat diarahkan untuk menghadirkan APBN yang akuntabel, inovatif, dan berkelanjutan melalui pengelolaan kas, aset, pembiayaan, serta risiko.
Adapun program kelima menitikberatkan pada penguatan manajemen strategis, transformasi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) keuangan negara. Langkah ini dipandang krusial agar seluruh unit Kemenkeu dapat menjalankan tugas secara lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan global.
“Kami percaya bahwa alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan peran strategis Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Menkeu.
