JAKARTA - Direktorat Jaminan Produk Halal (DJPH) Kementerian Agama memastikan akan terlibat aktif dalam mendukung Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah. Direktur DJPH, Muhammad Fuad Nasar, menegaskan peran lembaganya bukan hanya soal aspek keagamaan, tetapi juga erat kaitannya dengan kepastian pangan, kualitas gizi, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Dalam kunjungan ke Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, Jumat (12/9/2025), Fuad menyebut terdapat irisan penting antara jaminan halal dengan isu ketahanan pangan. “Jaminan halal adalah bagian integral dari upaya memastikan makanan yang aman, bergizi, dan sesuai prinsip keagamaan. Agama dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal,” ujarnya.

Fuad menjelaskan, DJPH telah menempuh langkah konkret dengan hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman antara BPJPH dan Badan Gizi Nasional (BGN) di Bappenas. Kerja sama tersebut memastikan setiap dapur layanan gizi memiliki penyelia halal bersertifikat serta menu yang terjamin kehalalannya. Ke depan, DJPH juga akan menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi untuk mendukung pelaksanaan MBG agar sesuai dengan prinsip jaminan halal.

Selain itu, DJPH menjalin komunikasi dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan fatwa halal tetap menjadi rujukan utama. Menurut Fuad, peran MUI sangat strategis dalam menjaga aspek keagamaan sehingga sinergi antar lembaga dapat membentuk sistem ketahanan pangan halal nasional yang lebih kokoh. “Kami ingin memastikan program ketahanan pangan berjalan tidak hanya dari sisi ketersediaan dan gizi, tetapi juga jaminan halal,” tambahnya.

Asisten I UKP Bidang Ketahanan Pangan, Nur Rianto Al-Arif, menyambut baik kolaborasi ini. Ia menilai keterlibatan Kementerian Agama melalui DJPH akan memperkuat aspek kualitas dalam program ketahanan pangan nasional. “Jaminan halal memiliki dimensi penting karena menyangkut kepercayaan dan kenyamanan masyarakat terhadap makanan yang dikonsumsi,” ujarnya.

Nur Rianto menekankan bahwa ketahanan pangan membutuhkan dukungan lintas sektor dan tidak bisa berjalan sendiri. Ia juga menyoroti pentingnya membangun sistem yang adaptif dan inovatif untuk menjawab tantangan ke depan. “Pertemuan ini menjadi pintu awal bagi sinergi yang lebih luas. Dengan kolaborasi bersama DJPH, upaya penguatan ketahanan pangan halal nasional bisa terwujud,” pungkasnya.