JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan pemerintah bersama Badan Usaha (BU) Minyak dan Gas Bumi, termasuk PT Pertamina (Persero) dan swasta, telah menyepakati skema baru pengaturan impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Kesepakatan ini bertujuan menjaga keseimbangan neraca perdagangan sekaligus memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan stok BBM nasional aman untuk 18 hingga 21 hari ke depan. Dalam rapat koordinasi dengan Pertamina dan BU swasta, disetujui kolaborasi impor berbentuk base fuel atau bahan bakar dengan kadar oktan murni tanpa campuran aditif. Nantinya, pencampuran aditif dilakukan di tangki masing-masing SPBU. “Mereka setuju kolaborasi dengan Pertamina, syaratnya berbasis base fuel. Ini sudah disetujui, ini solusi,” kata Bahlil, Jumat (19/9).
Untuk menjamin kualitas, para pihak juga menyepakati pelaksanaan survei bersama (joint survey) sebelum pengiriman BBM. Pemerintah menekankan transparansi harga agar tidak ada pihak yang dirugikan. Bahlil menargetkan BBM impor sudah tiba di Indonesia paling lambat tujuh hari ke depan. “Insya Allah, paling lambat tujuh hari barang sudah bisa masuk ke Indonesia,” ujarnya.
Pengaturan impor BBM ini merujuk pada Pasal 14 ayat (1) Perpres Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas, yang memberi kewenangan kepada kementerian terkait menetapkan rencana kebutuhan komoditas. Skema tersebut dipandang sebagai jalan tengah untuk menjaga stabilitas perdagangan nasional dengan mengurangi tekanan defisit akibat impor migas, sekaligus memastikan pasokan energi tetap terjaga.
Kementerian ESDM menegaskan tidak pernah menutup kegiatan impor BBM. Hal ini terlihat dari pangsa pasar BBM non-subsidi di SPBU swasta yang meningkat dari 11% pada 2024 menjadi sekitar 15% hingga Juli 2025. Pertumbuhan ini menunjukkan impor berjalan seiring meningkatnya permintaan dan jumlah outlet SPBU swasta. Kebijakan pengaturan impor diharapkan dapat mengendalikan porsinya sesuai kebutuhan konsumsi nasional dan cadangan strategis.
Saat ini Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor 34% atau setara 7,52 juta kiloliter, cukup untuk memenuhi tambahan alokasi bagi SPBU swasta hingga Desember 2025 sebesar 571.748 kiloliter. Pemerintah menegaskan pengaturan impor BBM bersifat fleksibel, dapat disesuaikan dengan kondisi pasokan, kebutuhan konsumsi, distribusi, dan situasi keuangan negara. Kerja sama business to business (B2B) antara Pertamina dan BU swasta akan difasilitasi untuk menjamin pasokan BBM non-subsidi ke masyarakat.
