JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Selasa (23/9/2025) setelah Ketua DPR Puan Maharani mendengar sikap seluruh fraksi partai politik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang hadir dalam rapat paripurna tersebut memaparkan rincian pagu anggaran untuk berbagai agenda prioritas pemerintah. Anggaran terbesar dialokasikan untuk sektor pendidikan sebesar Rp 769,1 triliun, yang akan disalurkan untuk gaji dan tunjangan guru, dosen, beasiswa, Program Indonesia Pintar, serta bantuan operasional bagi PAUD dan perguruan tinggi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 335 triliun. Menkeu menjelaskan bahwa program ini didesain untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita, sekaligus memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan mendorong perekonomian lokal. Sektor ketahanan energi mendapatkan alokasi Rp 402,4 triliun yang diarahkan untuk mendorong peningkatan lifting minyak dan gas, percepatan transisi energi, serta stabilisasi harga.

Anggaran untuk perlindungan sosial ditetapkan sebesar Rp 508,2 triliun yang akan disalurkan dengan lebih tepat sasaran berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sektor kesehatan mendapatkan alokasi Rp 244 triliun untuk penguatan jaminan sosial nasional, cek kesehatan gratis, dan revitalisasi rumah sakit. Pemerintah juga akan melanjutkan program penguatan desa melalui pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dan pemberdayaan UMKM, meski besaran anggarannya tidak disebutkan secara rinci. Modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan peningkatan kesejahteraan prajurit juga menjadi bagian dari program pertahanan dalam APBN 2026.