BOYOLALI – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah mengkaji kemungkinan pengembalian kebijakan sekolah enam hari sepekan. Kajian tersebut dilakukan dengan melibatkan akademisi, perguruan tinggi, hingga elemen masyarakat untuk memastikan kebijakan yang diambil berpihak pada kesejahteraan anak.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, dalam sambutannya pada acara Gebyar Hari Santri Jam’iyyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Muballighoh (JPPPM) Pusat 2025 di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Kamis (2/10/2025), menegaskan bahwa evaluasi ini dilakukan karena adanya perbedaan kondisi antara kebijakan lima hari sekolah dengan realitas di lapangan.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Yasin itu, tujuan awal kebijakan lima hari sekolah adalah memberi waktu luang bagi anak untuk berkumpul bersama keluarga. Namun, berdasarkan kajian, banyak orang tua di Jawa Tengah yang justru bekerja enam hingga tujuh hari dalam sepekan, sehingga anak berpotensi memiliki satu hari libur tanpa pengawasan.

“Atas dasar itu, Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi–Taj Yasin berkomitmen memberikan perlindungan maksimal kepada anak. Kembalinya penerapan enam hari sekolah diharapkan dapat mencegah anak-anak dari risiko terpapar hal-hal negatif ketika berada di luar pantauan orang tua,” kata Gus Yasin.

Rencana kebijakan ini akan berlaku untuk SMA dan SMK sesuai kewenangan Pemprov, namun tidak menutup kemungkinan diterapkan pada jenjang di bawahnya, yakni SD, SMP, TK, dan PAUD yang berada di bawah pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah memastikan keputusan final tetap menunggu rekomendasi para pakar pendidikan dan masukan dari kalangan dewan.

Di sisi lain, Gus Yasin juga menegaskan kembali peran strategis pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pemprov Jateng, katanya, telah menunjukkan komitmen melalui lahirnya Perda dan Pergub tentang Pondok Pesantren. “Mari kita bersama-sama mengawal penegakan Perda dan Pergub Pondok Pesantren ini,” ujarnya.