JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa kebijakan pemblokiran International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk telepon seluler bersifat sukarela dan tidak dikenakan biaya sama sekali.

Penjelasan ini disampaikan Meutya di Ambon, Maluku, untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai wacana yang sedang beredar. Ia menekankan bahwa semangat dari kebijakan ini adalah memberikan pilihan bagi masyarakat yang kehilangan ponsel untuk mengamankan data-data pribadi mereka dengan melakukan pemblokiran terhadap IMEI perangkat mereka sendiri.

Meutya juga membantah keras bahwa pemerintah akan membuat aturan balik nama ponsel seperti halnya BPKB kendaraan bermotor, dan menyatakan bahwa penyampaian informasi sebelumnya kepada publik mungkin terdapat kesalahan dari timnya.

Politikus Partai Golkar ini meminta masyarakat tidak khawatir dengan penerapan aturan ini, karena sistem yang sedang disiapkan justru bertujuan melindungi pengguna dari potensi penyalahgunaan ponsel yang hilang atau dicuri. Praktisi keamanan digital Alfons Tanujaya dari Vaksincom menilai wacana pemblokiran IMEI akan berdampak positif jika tidak mengenakan biaya tambahan dan administrasi yang berbelit, karena dapat menekan pencurian ponsel dengan membuat ponsel curian tidak dapat berfungsi sempurna.