SURABAYA - PT Pelabuhan Indonesia menyatakan sikap menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan terkait dugaan korupsi dalam pemeliharaan dan pengusahaan kolam Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Senior Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 3 Karlinda Sari menegaskan bahwa "Kami menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan," sambil menyatakan komitmen perusahaan untuk bersikap kooperatif selama proses penyidikan. Karlinda juga memastikan bahwa "Kami pastikan bahwa manajemen bersikap terbuka dan kooperatif, serta memberikan akses kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

Meskipun terjadi penggeledahan, kegiatan operasional PT APBS maupun Pelindo tetap berjalan normal dengan layanan kepada pengguna jasa tidak terganggu. Sebelumnya, tim gabungan kejaksaan telah melakukan penggeledahan di Kantor PT Pelindo Regional 3 Surabaya dan Kantor PT Alur Pelayaran Barat Surabaya pada Kamis.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tanjung Perak Hendi Sinatria mengonfirmasi bahwa "Penggeledahan dilakukan Kamis kemarin terkait dugaan korupsi pemeliharaan dan pengusahaan kolam Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tahun anggaran 2023–2024 dengan nilai kegiatan Rp 196 miliar." Penggeledahan ini didasari Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dan berhasil mengamankan sejumlah dokumen penting termasuk kontrak kegiatan, laptop, serta dokumen administrasi terkait proyek pemeliharaan dan pengerukan kolam pelabuhan.