BANDUNG – Sebanyak 150 rumah di Komplek Taman Sakura Indah, Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, terancam kehilangan pasokan air bersih setelah pengembang mengumumkan rencana pemutusan suplai air pada 15 Oktober 2025 mendatang. Surat pemberitahuan resmi dari pihak pengembang yang diterima warga pekan lalu menyebutkan penghentian dilakukan karena alasan teknis dan administratif.
Kabar tersebut menimbulkan keresahan warga karena komplek tersebut belum terhubung ke jaringan PDAM Tirtawening. Selama ini, seluruh kebutuhan air warga bergantung pada sistem distribusi internal milik pengembang. Salah satu perwakilan warga, Irfan, mengatakan pihaknya segera melapor ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung setelah menerima surat tersebut. “Kalau air diputus, kami benar-benar kesulitan. Untungnya laporan kami langsung direspons cepat oleh Pak Wakil Wali Kota,” ujarnya.
Menanggapi laporan warga, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, turun langsung meninjau lokasi pada Sabtu (11/10/2025). Dalam kunjungan yang dihadiri perwakilan PDAM Tirtawening, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP), serta perangkat kewilayahan, Erwin memastikan Pemkot Bandung tidak akan membiarkan 150 rumah tersebut kekurangan air bersih.
“Kami langsung koordinasi dengan PDAM dan DPKP untuk menyiapkan langkah cepat. PDAM siap menyalurkan air bersih sebanyak 20 tangki per hari jika pasokan benar-benar dihentikan pada 15 Oktober, sementara DPKP menyiapkan opsi pengeboran air tanah di lahan fasum dan fasos,” ujar Erwin. Penyaluran air bersih akan dilakukan langsung ke tiap blok perumahan terdampak dengan sistem pembagian yang tertib dan merata.
Meski demikian, Erwin menegaskan bahwa langkah tersebut bersifat tanggap darurat sembari menunggu penyelesaian administrasi antara pengembang dan pemerintah. Untuk solusi jangka panjang, DPKP ditugaskan melakukan kajian cepat terkait pembangunan sumur bor di lahan fasilitas umum agar warga memiliki sumber air mandiri. “Kami ingin warga tidak bergantung lagi pada sistem milik pengembang. Aspek legalitas dan kondisi sumber air sedang kami kaji,” katanya.
Erwin menutup dengan menegaskan bahwa pemerintah hadir lebih dulu sebelum krisis meluas. “Kami tidak menunggu sampai air benar-benar berhenti. Hak warga atas air bersih adalah hal yang harus dijaga karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya. Ia juga mengimbau warga tetap kondusif dan menyerahkan proses penyelesaian melalui dialog yang difasilitasi Pemkot Bandung.
