SURABAYA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengimbau seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk aktif mendukung pelaksanaan program tiga juta rumah yang menjadi agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Tito menegaskan bahwa "Ini adalah program unggulan, dan beliau (Presiden) menginginkan agar program yang pro-rakyat, karena melihat kenyataan ada rakyat yang tidak memiliki rumah," dalam acara Sosialisasi Program KUR Perumahan dan FLPP di Surabaya.
Menurut Tito, pemerintah pusat berkomitmen menyelesaikan persoalan rumah yang belum dimiliki sebagian masyarakat, dimana Presiden Prabowo telah menugaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait untuk membangun tiga juta unit rumah dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga terkait.
Sebagai upaya mewujudkan program tersebut, Kemendagri bersama Menteri PKP dan Menteri Pekerjaan Umum telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama terkait implementasi pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Tito menjelaskan bahwa kebijakan ini akan memberikan keuntungan bagi kepala daerah karena jika direalisasikan dengan baik akan meningkatkan popularitas sekaligus menjadi langkah mulia dalam membantu rakyat. "Karena ini membantu rakyat berpenghasilan rendah. Masa kita mau narik pajak, retribusi dari masyarakat yang enggak mampu? Kira-kira itu," kata dia.
Kemendagri bersama Menteri PKP telah membangun sistem perizinan yang memudahkan masyarakat melalui Mal Pelayanan Publik di kabupaten/kota, dimana Tito menyatakan bahwa "Nah, kami bisa monitor real-time. Nah, setiap minggu kita bacakan terus. Dan nanti kita akan buat award (salah satunya bagi Pemda yang paling banyak menerbitkan PBG bagi MBR) nantinya."
Acara sosialisasi ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta pejabat terkait lainnya.
