JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menolak wacana pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sependapat dengan Menteri Keuangan yang tegas menolak rencana tersebut karena dinilai akan memperberat kondisi keuangan negara yang saat ini terbatas.
“Tidak tepat jika APBN yang harus menanggung. Kondisi itu justru memperburuk posisi fiskal negara yang sedang terbatas. Sejak awal, proyek ini bermasalah karena tidak masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030, bahkan Menhub saat itu, Ignatius Jonan, menolak dengan alasan tidak akan mampu dibayar,” ujar Anis dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Berdasarkan data yang beredar, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebagai anak usaha PT KAI sekaligus pemegang saham terbesar PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), mencatat kerugian hingga Rp4,195 triliun pada tahun 2024. Kerugian berlanjut pada semester I 2025 dengan nilai mencapai Rp1,625 triliun. “Kereta Cepat hanya ramai saat libur panjang, padahal biaya investasi sangat besar dan biaya operasionalnya pun tinggi,” ungkap politisi PKS tersebut.
Anis menilai kondisi ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah agar lebih cermat dalam mengambil keputusan strategis yang berdampak pada keuangan publik. Menurutnya, setiap kebijakan harus dipertimbangkan secara matang, baik dari sisi manfaat maupun potensi kerugian bagi negara.
“Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani utang sekitar Rp2 triliun per tahun untuk proyek kereta cepat, padahal penugasan ini berasal dari presiden terdahulu dan sempat mendapat peringatan dari para pembantunya,” ujar doktor ekonomi lulusan Universitas Airlangga itu.
Ia menegaskan, penggunaan APBN seharusnya difokuskan pada kebutuhan yang benar-benar esensial. “Dengan adanya aturan baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, di mana dividen BUMN disetorkan ke Danantara dan tidak langsung masuk APBN, maka Danantara harus mencari solusi agar beban proyek ini tidak kembali menekan keuangan negara,” pungkasnya.
