JAKARTA – Langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengalokasikan sebagian dari uang sitaan kasus korupsi crude palm oil (CPO) senilai Rp 13 triliun untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dinilai sebagai langkah yang tepat. Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai, arahan Presiden merupakan langkah strategis yang sangat tepat untuk memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), di mana peningkatan kualitas SDM harus menjadi prioritas utama kebijakan nasional.
“Saya kira sudah tepat Pak Prabowo itu membangun dari SDM, jadi kita sudah lama hanya berkutat tentang infrastruktur dan lain-lain yang tidak langsung bisa mengatasi persoalan kehidupan masyarakat,” kata Fikri di Kota Tegal, Jawa Tengah, Kamis (23/10/2025). Menurut Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, SDM yang berkualitas akan mampu menyelesaikan beragam persoalan di Tanah Air.
Kebijakan ini dinilai akan membantu masyarakat miskin yang memiliki potensi akademik tinggi, seperti yang disebut Prabowo memiliki IQ di atas 120, agar mampu mengakses pendidikan tinggi berkualitas. Fikri juga menyoroti kebutuhan tambahan dana di LPDP karena jumlah pendaftar beasiswa terus meningkat tajam dalam tiga tahun terakhir. “Dari 2023 itu 33.394, 2024 jadi 52.842, dan lebih dari 78 ribu pendaftar, jadi naiknya berapa itu, ini kan luar biasa,” kata Fikri.
Fikri menyampaikan, meskipun dana abadi LPDP hingga tahun 2025 telah mencapai Rp154,11 triliun, lembaga ini masih mengalami defisit Rp637 miliar karena lonjakan pendaftar. Dengan demikian, tambahan dana dari pemerintah ini dapat mengatasi keterbatasan dana yang ada saat ini. Fikri menilai, arah kebijakan Presiden Prabowo menitikberatkan pada peningkatan kualitas SDM yang sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya saing bangsa.
Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto meminta Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengalokasikan sebagian dari uang sitaan kasus korupsi CPO senilai Rp 13 triliun untuk beasiswa LPDP. Prabowo menyampaikan ini kepada Purbaya saat pidato dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). “Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan, mungkin, sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan,” kata Prabowo, Senin.
Kepala Negara mengatakan, anggaran LPDP akan ditambah dari uang sisa efisiensi hingga hasil rampasan kasus-kasus korupsi. “Uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP,” ucap dia. Prabowo ingin Indonesia bisa mengejar negara-negara lain dalam bidang pendidikan. Oleh karenanya, Prabowo ingin ada beasiswa bagi pelajar Indonesia.
