SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara resmi melibatkan kalangan kampus dan akademisi dalam pembahasan rencana penerapan sistem enam hari sekolah bagi siswa SMA dan SMK negeri di wilayahnya. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mengonfirmasi hal ini usai bertemu dengan para akademisi. “(Kemarin bertemu akademisi) iya, bahas kelanjutan enam hari sekolah,” ujar Yasin di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Selasa (25/11/2025).

Yasin menyatakan bahwa langkah selanjutnya setelah pembahasan dengan akademisi adalah melakukan sosialisasi kebijakan ini kepada masyarakat luas, yang mencakup para siswa, guru, dan orang tua. Proses sosialisasi ini akan dipercepat pelaksanaannya sebelum semester depan dimulai. “Nah, hasilnya akan kita tindak lanjuti untuk sosialisasi ke masyarakat. Sekarang mulai sosialisasi. Ya, kita sosialisasikan bagaimana nanti keadaan masyarakatnya, penerimaan siswa-siswinya, termasuk sekolahnya sudah siap apa belum,” imbuhnya.

Mengenai bentuk penerapannya, Yasin menjelaskan bahwa kebijakan sekolah enam hari akan membawa perubahan pada jam belajar siswa. Berbeda dengan sistem lima hari yang membuat pelajar berada di sekolah hingga sore, sistem baru ini akan memberlakukan pulang lebih awal. “Kalau enam hari itu Jumat kita pulang jam 11.00 WIB, nanti Sabtu pulangnya jam 11.00 WIB atau jam 12.00 WIB. Enggak penuh ya,” bebernya.

Wacana ini tidak lepas dari tanggapan penolakan yang disampaikan oleh Ketua PGRI Jawa Tengah sekaligus Anggota DPD, Muhdi. Menanggapi hal tersebut, Wagub Taj Yasin menegaskan bahwa pihaknya telah melibatkan Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) dalam proses pembahasan. “Salah satu yang kita libatkan itu dari UPGRIS, kampus yang kita libatkan untuk pembahasan lima atau enam hari itu di UPGRIS. Jadi kalau belum sampai ke Ketua PGRI karena beliau ini kan anggota DPD. Nah, ini mungkin belum tersampaikan, nanti bagaimana caranya kita diskusi,” tambahnya.

Pendapat serupa mengenai kehati-hatian dalam menetapkan kebijakan ini juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto. Dalam kesempatan yang sama, Yudi menekankan pentingnya kajian yang mendalam sebelum sebuah keputusan diambil. “Kajian di Dinas Pendidikan dan juga kajian di stakeholder pendidikan yang memang kita pingin masukan yang konkret. Jadi kita enggak salah menetapkan kebijakan,” tutur Yudi.