JAKARTA - Upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu terus menunjukkan progres positif. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan bahwa 65 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi tahun ini dengan daya tampung sekitar 6.800 siswa.
Jumlah ini bertambah dari rencana awal sebanyak 53 sekolah yang dijadwalkan dibuka pada Juli 2025. “Saat ini proses terus berjalan. Dari 35 titik tambahan yang sedang didalami, lebih dari 30 titik kemungkinan dinyatakan layak,” ujar Gus Ipul usai menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait infrastruktur Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (20/5).
Jika seluruh titik tersebut disetujui, jumlah siswa yang bisa mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat tahun ini bisa mencapai 10.000 orang. “Setiap sekolah memiliki kapasitas berbeda, ada yang bisa menampung 100 siswa, ada yang masih 50. Target kita tetap 100 titik pada Juli nanti,” lanjutnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan kolaborasi strategis lintas kementerian dan pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pihaknya aktif mendukung program ini, khususnya dalam aspek lahan, perizinan, dan penyediaan infrastruktur dasar seperti air, listrik, dan akses jalan.
“Sekolah Rakyat erat kaitannya dengan Pemda. Karena itu, kami akan terus berkoordinasi untuk memastikan semua aspek berjalan lancar, termasuk penyediaan guru dan murid,” jelas Tito.
Hingga kini, terdapat 351 usulan lokasi pendirian Sekolah Rakyat dari 24 provinsi dan 298 kabupaten/kota. Namun, Tito menegaskan bahwa tidak semua usulan otomatis diterima. “Kami harus pastikan lahan bebas sengketa, memiliki akses memadai, dan bangunannya layak,” katanya.
Pemerintah pusat juga sedang menyusun draf peraturan daerah (Perda) serta perjanjian kerja sama antara Kemensos dan Pemda terkait penggunaan aset daerah untuk sekolah. “Aset tetap milik Pemda, tapi dipinjam pakaikan kepada Kemensos untuk keperluan pendidikan,” tambah Tito.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh, menyatakan bahwa seluruh sistem sekolah ini nantinya akan berbasis digital. Mulai dari manajemen, presensi siswa, hingga kurikulumnya akan dikembangkan secara terintegrasi.
“Ini bukan hanya soal membuka akses pendidikan, tetapi juga transformasi sistem pendidikan untuk kelompok dhuafa agar setara dengan yang lain,” ujar mantan Mendikbud ini.
Optimisme serupa juga disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro. Ia mengatakan pemerintah serius menyiapkan Sekolah Rakyat sebagai solusi konkret pengentasan kemiskinan lewat pendidikan. “Mari bersama dukung program ini, karena masa depan anak-anak bangsa ada di tangan kita semua,” ujarnya.
