TEMANGGUNG – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan pentingnya kelengkapan readiness criteria sebagai syarat utama dalam usulan pembangunan Sekolah Rakyat, saat meninjau lahan di Desa Karanggedong, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Sabtu (24/5). Lahan seluas 5,3 hektare itu diusulkan Pemkab Temanggung sebagai calon lokasi Sekolah Rakyat.

Menteri Dody menekankan bahwa legalitas lahan dan kesesuaian tata ruang harus dipastikan sebelum pelaksanaan. "Koordinasi dengan BPN dan penyesuaian tata ruang sangat krusial," ujarnya. Ia juga menyebut bahwa lokasi prioritas adalah lingkungan dengan kategori masyarakat desil 1 atau miskin ekstrem tinggi, agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas.

Akses menuju lokasi berada di jalur Parakan–Waleri, yang dinilai strategis bagi mobilitas calon peserta didik dan tenaga pengajar.

Kunjungan ini turut didampingi oleh Wakil Bupati Temanggung Nadia Muna, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Kuswara, serta Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Gatut Bayuadji.

Sebelumnya, Menteri Dody juga meninjau dua lokasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Magelang, yakni di Sentra Terpadu Antasena dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pamong Praja. Keduanya masuk Tahap I dan telah direhabilitasi.

Saat ini, terdapat tujuh lokasi Sekolah Rakyat di Jawa Tengah yang telah memasuki tahap konstruksi. Dukungan Kementerian PUPR terhadap Sekolah Rakyat merupakan bentuk konkret implementasi visi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, yang menempatkan pendidikan sebagai pilar utama menuju Indonesia Emas 2045.