Bengkulu - Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi turun ke jalan menyambut kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Bengkulu, Selasa (27/5). Aksi digelar di depan Hotel Mercure, tempat Wapres menginap dalam kunjungan kerjanya di provinsi tersebut.
Mereka menuntut perhatian serius dari pemerintah pusat terkait kelangkaan BBM, kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor, serta isu lingkungan dan agraria yang tak kunjung selesai. Ketegangan sempat terjadi saat aparat keamanan mengamankan enam peserta aksi, namun akhirnya dilepaskan.
Mahasiswa Tuntut Aksi Nyata dari Pemerintah Pusat
Aksi mahasiswa dimulai sejak pukul 18.30 WIB dan melibatkan elemen dari GMNI, IMM, HMI, KAMMI, dan BEM berbagai kampus. Mereka menilai kebijakan lokal gagal mengatasi berbagai krisis yang dihadapi masyarakat Bengkulu saat ini.
Puji Hitasa, Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik DPD IMM Bengkulu, mengaku mengalami kekerasan saat aksi berlangsung. “Saya perempuan, diinjak sampai pingsan di jalan oleh aparat,” ujar Puji, Rabu (28/5).
Menurutnya, mahasiswa sempat berpencar karena situasi memanas. Namun sekitar pukul 22.00 WIB, Wapres Gibran akhirnya kembali ke hotel dan bersedia menerima perwakilan pengunjuk rasa untuk berdialog langsung.
Kelangkaan BBM dan Opsen Pajak Jadi Sorotan Utama
Dalam dialog itu, mahasiswa menyoroti krisis BBM yang berlangsung selama beberapa hari. Mereka menilai pemimpin daerah gagal menangani darurat energi tersebut.
“Wapres kami minta agar pemerintah pusat turun tangan langsung. BBM langka ini menyulitkan rakyat,” ujar Puji. Terkait opsen pajak kendaraan bermotor, mereka memprotes besarnya beban yang harus ditanggung masyarakat.
“Wapres menanggapi bahwa beban opsen di Bengkulu memang sangat tinggi, dan ini akan ditinjau,” tambahnya. Kebijakan pajak ini dinilai menyulitkan masyarakat kecil, apalagi di tengah krisis energi dan ekonomi yang belum pulih.
Isu Tambang dan Agraria Tak Luput dari Perhatian
Mahasiswa juga menyinggung rencana pertambangan emas di Seluma dan konflik agraria yang terus memanas di beberapa daerah. Mereka meminta Wapres menindaklanjuti dampak lingkungan dan konflik sosial yang muncul akibat proyek-proyek tersebut.
Menjawab itu, Wapres Gibran menyatakan akan menurunkan dua deputi dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendengarkan langsung aspirasi warga Bengkulu.
“Kami harap ini bukan janji kosong, tapi langkah konkret,” kata Puji. Isu-isu ini dianggap penting karena menyangkut masa depan ruang hidup masyarakat Bengkulu.
Wapres Janji Evaluasi Kekerasan Aparat
Terakhir, Gibran berjanji akan mengambil sikap terhadap tindakan represif aparat kepada pengunjuk rasa. Ia akan meminta pimpinan TNI dan Polri untuk mengevaluasi dan memberi sanksi kepada personel yang bertindak berlebihan.
“Kami menunggu tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan,” tegas Puji. Mahasiswa berharap pertemuan ini menjadi awal perubahan, bukan sekadar seremonial.
