JAKARTA - Presiden DPP Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Irham Ali Saifuddin menyatakan kebijakan zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang diusung Presiden Prabowo Subianto belum diimplementasikan dengan baik oleh para menteri kabinet. Meski mendukung wacana penghapusan kendaraan angkutan barang berlebih dimensi dan muatan tersebut, Irham menilai realisasinya jauh dari harapan.
"Kami melihat penerjemahan dari keinginan beliau (Prabowo) ini oleh pembantu-pembantunya tidak begitu baik," ujar Irham di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (4/7). Ia menyoroti ketimpangan infrastruktur transportasi barang di Indonesia, dimana 90 persen logistik masih mengandalkan jalan raya sementara jaringan rel kereta api terbatas hanya di Jawa dan Sumatera.
Irham menjelaskan, kebijakan zero ODOL yang seharusnya mengurangi kemacetan justru berpotensi menambah jumlah truk di jalan. "Ketika dimension load dikurangi, itu nanti akan ada berapa persen penambahan truk yang beredar," ujarnya. Ia juga mengkhawatirkan dampak ekonomi berupa kenaikan harga barang dan jasa pengiriman.
Menanggapi kritik ini, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan komitmen pemerintah melanjutkan kebijakan zero ODOL tanpa perlu regulasi baru. "Aturannya sudah lama. Kami hanya ingin menegakkan kembali apa yang telah disepakati," kata Dudy dalam bincang media di Jakarta, Kamis (26/6).
Sarbumusi mendorong pendekatan transisi berkeadilan sembari mempersiapkan data dan rencana teknis yang matang. "Hal yang sudah berjalan sebaiknya dipertahankan dulu," pungkas Irham.
