SURABAYA – DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera memberikan pendampingan dan layanan trauma healing bagi korban selamat tragedi tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, khususnya anak-anak dan perempuan yang mengalami tekanan psikologis.
“Penanganan pascakejadian tidak boleh berhenti pada evakuasi fisik semata, tapi juga harus mencakup pemulihan psikologis yang bisa berdampak jangka panjang,” tegas Anggota Komisi D DPRD Jatim, Agoes Black Hoe, Sabtu (5/7/2025).
Ia menambahkan, jika trauma para penyintas tak ditangani secara serius, hal ini bisa memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi laut. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya perbaikan menyeluruh terhadap sistem keselamatan, kelayakan kapal, dan layanan pelayaran.
Senada, Anggota Komisi D lainnya dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewanti Rumpoko, menegaskan insiden ini harus menjadi evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi laut, terutama dalam aspek pengawasan penyebrangan antarpulau.
“Penyebrangan memang bukan ranah provinsi, tapi karena ini terjadi di Banyuwangi yang menuju Bali, kami wajib bersuara agar tidak terulang,” ujar Dewanti.
Ia menyoroti indikasi kesalahan manusia (human error) dalam insiden ini. Oleh karena itu, ia mendesak adanya uji kelayakan armada laut secara ketat dan berkala, sebagaimana uji KIR pada kendaraan darat.
Selain itu, Dewanti juga menyoroti pentingnya disiplin terhadap kapasitas angkut kapal dan kesiapan SDM awak kapal. Ia mengingatkan bahwa kesejahteraan dan kompetensi kru kapal tidak boleh diabaikan dalam menjamin keselamatan penumpang.
“Jangan sampai kapal sudah layak, tapi krunya belum siap. Ini menyangkut nyawa manusia,” tegas mantan Wali Kota Batu itu.
Sementara itu, Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Ribut Eko Suyatno, menyebut hingga Kamis (3/7/2025), tercatat enam korban meninggal dunia, 31 berhasil diselamatkan, dan 28 lainnya masih dalam proses pencarian. Operasi pencarian terus diperkuat dengan dukungan alut dari berbagai instansi, termasuk kapal perang TNI AL dan helikopter Baharkam Polri.
