BENGKULU — Unjuk rasa yang digelar ribuan mahasiswa di depan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu pada Selasa (2/9/2025) berakhir dengan tertib dan damai. Aksi penutupan dilakukan dengan membersihkan lokasi demonstrasi dari sampah secara bersama-sama antara massa mahasiswa, TNI, dan Polri.  

“Kami bantu bersih-bersih agar petugas kebersihan tidak terlalu repot,” ujar Riani, salah seorang mahasiswi yang terlibat dalam aksi spontan tersebut.  

Aparat TNI dan Polri juga turut serta memunguti sampah dan membersihkan area yang semula dipadati peserta unjuk rasa. Dalam waktu singkat, lokasi yang digunakan untuk berorasi kembali bersih tanpa meninggalkan jejak kekacauan.  

Aksi unjuk rasa yang berlangsung hingga pukul 17.00 WIB tersebut menyampaikan 14 poin tuntutan yang mencakup perbaikan sistem pemerintahan, penolakan terhadap represivitas aparat, reformasi institusi Polri, penolakan kenaikan pajak, serta desakan pencopotan Kapolri.  

Faris Alatas, perwakilan mahasiswa, menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan wujud dari prinsip kedaulatan rakyat. “Ketika suara rakyat dibungkam, keadilan diperdagangkan, dan kebenaran dipelintir, maka perlawanan adalah konsekuensi konstitusional,” tegasnya.  

Aksi di Bengkulu ini menjadi contoh unik dari unjuk rasa yang tidak hanya menyuarakan kritik, tetapi juga diakhiri dengan tindakan positif yang mencerminkan kepedulian terhadap kebersihan dan ketertiban umum. Kolaborasi antara mahasiswa dan aparat keamanan dalam membersihkan lokasi menjadi simbol potensi dialog dan sinergi antarstakeholder dalam menyikapi perbedaan pendapat.