JAKARTA - Sejumlah media internasional mengangkat pemberitaan mengenai keputusan pemerintah Indonesia yang hampir menggandakan dana reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat tak lama setelah gelombang protes besar-besaran menentang fasilitas mewah para wakil rakyat.
Reuters dalam laporannya yang berjudul "Indonesian lawmakers get allowance hike after protests against perks" menulis bahwa Indonesia hampir menggandakan dana reses bagi anggota DPR RI satu bulan setelah pembatalan beberapa tunjangan untuk menenangkan publik usai demonstrasi.
Reuters mencatat bahwa dana reses naik dari Rp 400 juta menjadi Rp 700 juta untuk setiap masa reses, dimana Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa "Kenaikan ini berlaku sejak 3 Oktober, saat masa reses terbaru dimulai," seraya menambahkan bahwa kebijakan tersebut telah disetujui Kementerian Keuangan sejak Mei. South China Morning Post juga mengangkat isu serupa melalui artikel berjudul "Indonesia nearly doubles key allowance for lawmakers despite public anger, protests," yang menyoroti ironi kebijakan ini yang keluar hanya sebulan setelah demonstrasi menentang kenaikan tunjangan anggota parlemen yang menewaskan 10 orang dan menyebabkan lebih dari 5.000 penangkapan.
Media tersebut menilai langkah ini memperlihatkan kontras tajam antara elite politik dan rakyat biasa di negara G20 yang masih memiliki puluhan juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara Malay Mail menurunkan artikel dengan judul provokatif "'It's like Indonesians have been pranked': Despite unrest and budget cuts, lawmakers' recess allowance nearly doubles in Indonesia," yang menyoroti perasaan publik yang merasa dikhianati oleh keputusan DPR setelah mereka sempat menyambut baik pemangkasan tunjangan sebelumnya.
Media Malaysia ini mengutip pernyataan pengamat dari Formappi Lucius Karus yang mengkritik keras langkah DPR dengan mengatakan bahwa "Sepertinya rakyat Indonesia sedang di-prank. Kami sempat puas dengan penghapusan tunjangan perumahan, tapi ternyata muncul lagi tunjangan fantastis lainnya." Malay Mail juga menyoroti konteks sosial-ekonomi yang lebih luas dimana di saat DPR menikmati kenaikan tunjangan besar, jutaan warga Indonesia masih bergulat dengan harga pangan, biaya transportasi, dan pekerjaan informal yang tidak menentu.
