JAKARTA – Ketua Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, kembali menegaskan desakan agar Presiden Prabowo Subianto menghapus sistem outsourcing di Indonesia. Permintaan ini disampaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari janji Prabowo dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2025 lalu.
Menurut Said, sistem alih daya yang melibatkan agen perekrutan tenaga kerja merugikan buruh, petani, hingga guru, yang selama ini telah lama menjadi tulang punggung rakyat kecil. "Kami percaya Presiden Prabowo berpihak kepada rakyat kecil, sebagaimana ia sampaikan dalam pidato May Day di Monas," ujarnya di Gedung Joang 45, Jakarta, Selasa (20/5).
Outsourcing Lewat Agen Dinilai Merugikan
Koalisi Serikat Pekerja – Partai Buruh (KSP-PB) yang menaungi sekitar 4 juta pekerja dari berbagai sektor seperti nelayan, petani, pelaut, dan tenaga medis, secara tegas menolak sistem outsourcing melalui agen. Menurut mereka, sistem ini hanya menguntungkan pemilik modal dan melemahkan posisi tawar pekerja.
"Delapan partai politik di Senayan mayoritas mendukung sistem ini, artinya mereka lebih berpihak pada kepentingan kapitalis," tegas Said. Ia menambahkan bahwa outsourcing pekerjaan berbasis proyek atau produk masih bisa diterima, namun bukan untuk perekrutan pekerja via pihak ketiga.
Contohnya, jika sebuah pabrik TV menyerahkan produksi remot ke pabrik lain, itu disebutnya sah. Namun, jika perusahaan menyerahkan tenaga kerja pada agen yang mengambil keuntungan dari upah buruh, hal itu tidak bisa dibenarkan.
Pemagangan dan Sistem Mitra Jadi Celah Eksploitasi
Said Iqbal juga menyuarakan keprihatinan atas praktik outsourcing berkedok pemagangan dan sistem kemitraan. Ia menyebut praktik ini merupakan bentuk eksploitasi terselubung terhadap tenaga kerja, yang umumnya tidak mendapatkan hak-hak dasar seperti upah layak dan jaminan sosial.
“Yang tidak boleh itu magang palsu, mitra palsu. Mereka bekerja penuh tapi tidak diakui sebagai pekerja tetap,” tambahnya.
Presiden Prabowo sendiri sempat menyampaikan komitmennya untuk menghapus outsourcing dalam sambutannya pada Hari Buruh 2025. Ia juga berjanji membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan menjadi penasihat kebijakan ketenagakerjaan di tingkat nasional.
Dewan Kesejahteraan Buruh Jadi Harapan Baru
Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional nantinya diharapkan menjadi saluran utama aspirasi para buruh terkait perlindungan hak kerja, penghapusan sistem outsourcing, hingga perbaikan jaminan sosial. Said berharap pembentukan dewan ini bukan sekadar simbolis, tapi benar-benar berpihak pada pekerja.
Sementara itu, data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sebanyak 18.610 tenaga kerja telah mengalami PHK sepanjang Januari–Februari 2025. Situasi ini memperkuat urgensi bagi pemerintah untuk segera bertindak dan menunjukkan keberpihakan nyata kepada kelas pekerja.
