JAKARTA - Kondisi ketenagakerjaan Indonesia sedang menghadapi tantangan serius. Lonjakan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sejak awal 2025 memicu kekhawatiran, namun BPJS Ketenagakerjaan memastikan dana program ini masih aman untuk jangka panjang, bahkan bisa bertahan hingga 410,11 bulan ke depan.

Pejabat Sementara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Abdur Rahman Irsyadi, menyatakan bahwa meskipun ada penurunan ketahanan dana dari 523,27 bulan di akhir 2024, secara umum kondisi keuangan JKP tetap stabil dan dalam kendali.

“Sebelumnya bahkan sempat mencapai 2.807 bulan saat awal program dijalankan pada 2022,” kata Abdur dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (21/5).

Manfaat JKP Naik, Klaim Melejit Tajam

Lonjakan klaim tak lepas dari perubahan regulasi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025. PP ini meningkatkan besaran manfaat JKP menjadi 45 persen dari gaji selama enam bulan. Sebelumnya, hanya 45 persen selama tiga bulan, dan 25 persen selama tiga bulan berikutnya.

Sejak Januari hingga April 2025, jumlah klaim tercatat sebanyak 52.850, atau rata-rata 13.210 klaim per bulan. Ini melonjak drastis dibandingkan rata-rata 844 klaim per bulan pada 2022 dan sekitar 4.800-an klaim per bulan pada 2023–2024.

“Kami tetap perlu melakukan pengawasan ketat karena kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil,” ujar Abdur menambahkan.

Peserta JKP Terus Bertambah, Antisipasi PHK Massal

Bertambahnya jumlah peserta JKP juga menjadi faktor penyumbang naiknya klaim. Dalam empat bulan pertama 2025 saja, peserta meningkat dua juta orang. Total per April 2025 mencapai 16,47 juta, naik dari 14,44 juta pada akhir 2024.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri, memperkirakan jumlah korban PHK tahun ini bisa menyentuh angka 280.000 orang. Angka ini berdasarkan tren kenaikan yang sudah terlihat sejak awal tahun.

“Per April 2025, korban PHK sudah mencapai 24.360 orang, atau sekitar 6.090 orang per bulan,” ujar Zuhri.

Strategi Hadapi Lonjakan Klaim dan PHK

Zuhri menekankan pentingnya langkah antisipatif dari jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan. Ia meminta manajemen untuk menyusun strategi berbasis data agar tetap bisa memberikan layanan optimal di tengah tekanan klaim dan bertambahnya jumlah peserta.

“Dewan Pengawas telah meminta Direksi untuk mengkaji ulang strategi peningkatan kepesertaan serta asumsi keuangan dan investasi,” jelas Zuhri.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan tahun ini bukan hanya pada sisi pelayanan, tetapi juga bagaimana menjaga keberlanjutan program JKP dalam jangka panjang di tengah dinamika pasar tenaga kerja.