JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ESDM hingga awal Agustus 2025 telah mencapai Rp138,8 triliun atau 54,5% dari target Rp254,5 triliun. Capaian tersebut diraih di tengah penurunan harga minyak dan batu bara dunia.
Bahlil menjelaskan, penyumbang terbesar PNBP berasal dari sektor mineral dan batu bara (minerba) sebesar Rp74,2 triliun, disusul sektor minyak dan gas (migas) Rp57,3 triliun. Sektor lainnya menyumbang Rp6,2 triliun, sementara sektor energi baru terbarukan (EBT) mencapai Rp1,09 triliun. “Bayangkan, di tengah gejolak harga komoditas yang turun, kami harus tetap mengejar target Rp254,5 triliun sesuai arahan Presiden,” ujarnya dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Semester I 2025, Senin (11/8/2025).
Menurut Bahlil, target PNBP sektor ESDM tahun ini berkontribusi 10–12% terhadap pendapatan negara. Jika ditambah pajak dan penerimaan lainnya, kontribusi sektor ESDM dapat mencapai 15% dari total pendapatan negara. “ESDM ini salah satu kunci bagaimana negara mendapatkan pendapatan sekaligus menjalankan amanah Pasal 33 UUD 1945,” katanya.
Meski menjadi salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara, Bahlil menegaskan Kementerian ESDM tidak pernah meminta tambahan anggaran. Namun ia menyelipkan sindiran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Kalau tidak dikasih, kita tidak minta. Tapi kalau nggak dikasih-kasih juga, berarti sudah nggak tahu diri itu namanya,” ucapnya sambil berkelakar.
Bahlil menambahkan, pihaknya akan terus mengoptimalkan kinerja sektor ESDM untuk mencapai target PNBP, termasuk melalui pengelolaan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi energi bersih. Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak terkait menjaga stabilitas produksi di tengah fluktuasi harga komoditas global.
Kementerian ESDM menyatakan akan mempublikasikan pembaruan realisasi PNBP secara berkala sebagai bentuk transparansi kepada publik. Pemerintah optimistis target PNBP 2025 dapat tercapai dengan sinergi lintas sektor dan dukungan regulasi yang tepat.
