JAKARTA - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap alokasi anggaran pendidikan dalam Rancangan APBN 2026. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyatakan keprihatinan atas besarnya porsi anggaran yang dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 44,2% dari total anggaran pendidikan.  

"Pemerintah harus meninjau ulang alokasi ini dan menyesuaikan dengan amanat konstitusi yang mewajibkan penyediaan pendidikan gratis dan berkualitas, khususnya di jenjang dasar," ujar Ubaid di Jakarta, Senin (18/8/2025).  

Dalam RAPBN 2026, anggaran pendidikan meningkat Rp 33,5 triliun menjadi Rp 757,8 triliun. Namun, alokasi terbesar sebesar Rp 335 triliun justru diberikan untuk program MBG. Ubaid menegaskan hal ini bertentangan dengan UU Sisdiknas Pasal 49 yang memprioritaskan anggaran pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar hingga menengah.  

JPPI juga mempertanyakan transparansi alokasi dana pendidikan yang mencakup pembiayaan sekolah kedinasan. Menurut Ubaid, sekolah kedinasan seharusnya memiliki pos anggaran terpisah dan tidak boleh mengurangi porsi 20% anggaran pendidikan yang diamanatkan konstitusi.  

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyatakan RAPBN 2026 akan fokus pada program prioritas nasional, dengan MBG sebagai penerima alokasi terbesar. Program ini ditargetkan dapat menjangkau 20 juta penerima manfaat.  

"Kami tidak menolak program MBG, tapi mempertanyakan mengapa harus mengambil porsi begitu besar dari anggaran pendidikan, sementara tidak ada satu pun pasal dalam konstitusi yang mewajibkan makan gratis," tegas Ubaid.  

JPPI mendesak agar pemerintah mengembalikan fokus anggaran pendidikan pada peningkatan kualitas pembelajaran dan infrastruktur sekolah, sesuai dengan amanat undang-undang. Mereka juga meminta adanya transparansi lebih besar dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendidikan tahun depan.