JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak akan membuka tambahan impor bahan bakar minyak (BBM) non subsidi bagi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta. Ia menyebut kuota impor pada 2025 sudah dinaikkan 110 persen dibanding tahun sebelumnya.

“Saya sudah sampaikan beberapa kali. SPBU swasta itu sudah diberi kuota impor 110 persen dibandingkan dengan 2024. Jadi sangat tidak tepat kalau dikatakan kuotanya tidak diberikan,” kata Bahlil dalam keterangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/9/2025).

Sebagai contoh, lanjut Bahlil, jika tahun 2024 satu perusahaan mendapat jatah impor 1 juta kiloliter, maka tahun 2025 jatahnya naik menjadi 1,1 juta kiloliter. Bila tetap ada kekurangan, pemerintah meminta perusahaan swasta berkolaborasi dengan Pertamina.

“Ini terkait hajat hidup orang banyak, jadi cabang industri yang menyangkut kebutuhan dasar tetap harus diawasi negara,” tegasnya.

Meski demikian, kelangkaan BBM non subsidi masih terjadi di sejumlah SPBU swasta di Jabodetabek. Di Depok, misalnya, SPBU BP hanya menjual solar (diesel) sejak akhir Agustus, sementara stok BBM 90, 92, maupun Ultimate kosong. Kondisi serupa terjadi di SPBU Shell yang dilaporkan kehabisan pasokan hampir satu pekan.

PT AKR Corporindo Tbk (AKRA), pengelola SPBU BP-AKR, menyampaikan permintaan maaf atas gangguan pasokan tersebut. Director and Corporate Secretary AKRA, Suresh Vembu, mengatakan distribusi BBM jenis BP Ultimate dan BP 92 memang belum kembali normal.

“BP-AKR menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan ini. Namun, kami tetap mengupayakan agar jaringan SPBU BP beroperasi dengan produk yang tersedia,” ujar Suresh dalam Public Expose, Selasa (9/9/2025).

Ia juga meminta konsumen memanfaatkan layanan customer service untuk mengetahui lokasi dan jadwal operasional SPBU BP terdekat yang masih memiliki stok BBM.