JAKARTA -  Mahfud MD mengungkapkan bahwa dirinya diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan dugaan mark up pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Whoosh.

Mahfud menilai permintaan tersebut sebagai hal yang aneh dalam proses penegakan hukum. "Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh," ujar Mahfud melalui akun X-nya. Ia memaparkan bahwa dalam hukum pidana, jika sudah ada informasi mengenai dugaan peristiwa pidana, seharusnya aparat penegak hukum langsung melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu laporan.

Mahfud menjelaskan bahwa "Laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yang tidak diketahui oleh APH, sehingga perlu ada yang melaporkan, misalnya penemuan mayat. Tapi kalau ada berita ada pembunuhan maka APH harus langsung bertindak menyelidiki, tak perlu menunggu laporan."

Menurutnya, permintaan KPK agar dirinya membuat laporan merupakan suatu kekeliruan. Mahfud menegaskan bahwa sumber awal pembahasan mengenai kemelut Whoosh bukan berasal darinya, melainkan dari pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan Antony Budhiawan dalam sebuah dialog televisi, sementara ia hanya membahasnya dalam podcast miliknya. "Semua yang saya sampaikan sumbernya adalah Nusantara TV, Antony Budiawan, dan Agus Pambagio yang disiarkan secara sah dan terbuka. Saya percaya kepada ketiganya, maka saya bahas secara terbuka di podcast TERUS TERANG," sambungnya.

Mahfud menyatakan bahwa jika KPK berminat menyelidiki Whoosh, tidak perlu menunggu laporan darinya. Ia mempersilakan KPK untuk memanggilnya dan akan menunjukkan isi siaran tersebut, kemudian KPK dapat memanggil pihak-pihak yang membahas mengenai kemelut Whoosh untuk dimintai keterangan.

Sementara itu, beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung terus menjadi perhatian berbagai pihak. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengakui secara terbuka bahwa proyek ini sudah bermasalah sejak awal perencanaan.

Luhut yang ikut mengurusi KCJB di era Presiden Jokowi menyatakan bahwa "Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit, BPKP, kemudian kita berunding dengan China."

Mengenai beban utang dan bunga yang harus ditanggung BUMN Indonesia dalam proyek KCJB, Luhut mengungkapkan bahwa hal ini sudah masuk dalam negosiasi dengan pihak China dan saat ini tinggal menunggu keputusan presiden untuk membentuk tim perunding.