JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pemerintah tidak menginginkan peserta program magang nasional menjadi objek eksploitasi oleh pihak perusahaan. Pernyataan ini disampaikan bersamaan dengan pengumuman penambahan kuota magang nasional batch II menjadi 80.000 peserta, dengan penekanan pada pentingnya pengawasan pelaksanaan program.
"Kita tidak ingin magang dijadikan sarana eksploitasi," kata Yassierli dalam keterangan resminya pada Senin, 3/11/2025. Untuk mencegah penyalahgunaan program, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi serta kanal pengaduan khusus. Melalui platform yang disediakan, setiap peserta magang diwajibkan mengisi aktivitas harian mereka secara rutin.
"Setiap peserta wajib mengisi aktivitas harian di platform yang disiapkan, dan instansi maupun perusahaan wajib menyediakan mentor untuk membimbing mereka," ujar Yassierli. Pada batch kedua ini, peserta tidak hanya akan magang di perusahaan swasta, tetapi juga dapat memilih magang di instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga, dan unit kerja vertikal di daerah, memberikan lebih banyak pilihan bagi lulusan perguruan tinggi.
Masa magang batch II akan berlangsung selama enam bulan dengan sejumlah manfaat bagi peserta. Mereka akan menerima uang saku yang disetarakan dengan upah minimum kabupaten/kota setempat, serta jaminan BPJS yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
Untuk proses pendaftaran, penyelenggara magang dapat mendaftar pada periode 24 Oktober hingga 6 November 2025, sementara peserta magang dapat mendaftar pada 6 hingga 12 November 2025. Seleksi akan dilaksanakan pada 13 hingga 20 November 2025, dengan pengumuman hasil pada 21 November 2025. Pemagangan secara resmi akan dimulai pada 24 November 2025.
Yassierli mengungkapkan bahwa antusiasme para lulusan terhadap program magang nasional sangat besar. "Antusiasme dari para lulusan sangat besar. Kami berharap kuota Batch II dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan di seluruh daerah," ujar Yassierli. Program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman kerja yang bermakna sekaligus melindungi hak-hak peserta magang dari praktik eksploitasi.
