JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi memulai pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, ditandai dengan penandatanganan empat paket kontrak konstruksi di Jakarta, Senin (17/11/2025). Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Menteri PU Dody Hanggodo sebagai bentuk dimulainya pelaksanaan program pendidikan strategis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Dody Hanggodo mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan Visi dan Arah Cita ke-4 Presiden Prabowo, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Program ini ditujukan untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat dari kelompok ekonomi terbawah, khususnya desil 1 dan 2, tanpa memandang latar belakang sosial maupun geografis.
Dody menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek fisik, melainkan upaya pemerintah untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. “Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah komitmen untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan berkualitas,” ujarnya.
Empat paket kontrak pembangunan ditandatangani pada kesempatan tersebut. Paket pertama berada di Kalimantan Tengah dan mencakup empat lokasi di Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, dan Kota Palangka Raya dengan nilai kontrak mencapai Rp985,9 miliar. Paket kedua di Kalimantan Selatan mencakup tiga lokasi di Kabupaten Barito Kuala, Tanah Bumbu, dan Kota Banjarbaru senilai Rp700 miliar.
Di Provinsi Sulawesi Selatan, pembangunan dibagi dalam dua paket. Paket pertama meliputi lima lokasi di Kabupaten Sidrap, Soppeng, Wajo, Barru, dan Tanah Toraja dengan nilai kontrak Rp1,23 triliun. Sementara paket kedua mencakup empat lokasi di Kabupaten Bone, Kota Makassar, Takalar, dan Sinjai bernilai Rp974 miliar.
Direktur Jenderal Prasarana Strategis Bisma Staniarto mengingatkan seluruh PPK dan penyedia jasa konstruksi untuk melakukan mitigasi risiko secara cermat agar pekerjaan tidak mengalami keterlambatan dan tetap memenuhi standar kualitas. Ia menekankan pengadaan material harus tepat dan mengutamakan produk dalam negeri, mengingat waktu pelaksanaan yang relatif singkat, yaitu 240 hari kalender. “Pastikan pekerjaan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, tepat administrasi, dan tepat manfaat,” tegasnya.
