SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa layanan Bus Trans Jateng tidak boleh berorientasi pada keuntungan, meskipun ke depan direncanakan akan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Menurutnya, transportasi publik harus tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. “Nafasnya transportasi umum itu tidak boleh bisnis, karena itu kan pelayanan. Coba nanti pertimbangkan lagi. Prinsipnya saya setuju (Trans Jateng dikelola secara BLUD),” ujarnya saat menerima jajaran Dinas Perhubungan Jateng di kantornya, Jumat (21/11/2025).
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Arif Djatmiko, menyatakan pihaknya terus memperbaiki pengelolaan layanan Trans Jateng. Ia menilai perkembangan Trans Jateng sejak 2017 hingga 2025 menunjukkan tren positif. “Tahun kemarin saja sudah ada 9,5 juta penumpang. Artinya, masyarakat Jawa Tengah yang terlayani semakin banyak,” jelasnya.
Arif memaparkan bahwa pengembangan berikutnya bukan menambah armada baru, melainkan mengintegrasikan Trans Jateng dengan moda transportasi eksisting. Integrasi ini mencakup angkutan subregional, angkutan kota, hingga angkutan pedesaan. Dengan demikian, seluruh moda daerah dapat terkoneksi dalam satu sistem layanan transportasi terintegrasi.
Dishub Jateng menargetkan pada 2027 seluruh jenjang layanan transportasi, mulai subregional hingga desa, dapat tersambung. Arif menyebut pendekatan ini akan meningkatkan jumlah masyarakat yang terlayani secara signifikan. “Subregionalnya jalan, kotanya terhubung, kabupatennya terintegrasi, dan desa-desanya ikut tersambung,” ujarnya.
Sejak diluncurkan pada 2017, Trans Jateng kini mengoperasikan tujuh koridor dengan 115 bus yang melayani 40 persen kabupaten/kota di Jawa Tengah. Koridor tersebut meliputi rute Semarang–Bawen, Purwokerto–Purbalingga, Semarang–Kendal, Solo–Sragen, Magelang–Purworejo, Semarang–Grobogan, hingga Sukorejo–Surakarta–Wonogiri.
Ke depan, Pemprov Jateng menargetkan pengembangan hingga 12 koridor pada 2030. Jika tercapai, layanan Trans Jateng diproyeksikan dapat menjangkau 62,86 persen wilayah di provinsi tersebut sebagai bagian dari upaya memperluas akses transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau.
