TAPANULI TENGAH – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membebaskan penggunaan barcode untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi. Kebijakan darurat ini diterapkan untuk memastikan distribusi energi tetap berjalan lancar pada masa tanggap darurat.

“Tidak perlu pakai barcode (BBM), ini dalam rangka mengantisipasi semua,” ujar Bahlil saat meninjau langsung pemulihan akses energi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Selasa (2/12). Ia menegaskan kebijakan ini bersifat sementara dan diberlakukan karena bencana menyebabkan gangguan distribusi BBM dan listrik.

Menurut Bahlil, bencana hidrometeorologi telah mengakibatkan terputusnya jaringan internet, hambatan akses transportasi akibat longsor, serta kerusakan jembatan di sejumlah daerah. Situasi itu membuat penggunaan barcode BBM tidak memungkinkan berjalan secara optimal di lapangan.

Pemerintah mengimbau masyarakat memanfaatkan kebijakan ini hanya untuk kebutuhan mendesak. “Saya mohon agar kebijakan ini tidak disalahgunakan. Artinya kita harus pakai betul-betul sesuai kebutuhan,” tegas Bahlil.

Kebijakan ini diharapkan memperlancar pasokan BBM untuk distribusi logistik, mobilisasi alat berat, serta pergerakan tim penanganan bencana yang selama ini terkendala sulitnya akses menuju lokasi terdampak. Tanpa pembatasan barcode, distribusi dapat dilakukan lebih cepat dan fleksibel.

Untuk mendukung kelancaran suplai energi, PT Pertamina Patra Niaga mempercepat pengiriman dan menambah mobil tangki serta personel pengangkutan. Pemerintah dan BPH Migas juga memberikan relaksasi operasional dengan mengizinkan pemindahan alokasi BBM antarkabupaten/kota dalam satu provinsi bila diperlukan, menyesuaikan perubahan akses pascabencana.